Health

Ketua DPR RI Meminta Jujur Soal Data Covid-19

Untuk diketahui, Catatan kasus harian Covid-19 di Indonesia pada hari Kamis (8/7) bertambah 38.391 orang. Dengan demikian total kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak yang pertama diumumkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2020, per hari ini menjadi 2.417.788 orang. Dari jumlah tersebut, 1.994.573 pasien dinyatakan sembuh (bertambah 21.185) dan 63.760 meninggal (bertambah 852). Dengan demikian, jumlah kasus aktif baik dirawat maupun isolasi mandiri per hari tersebut adalah 359.455 orang.

Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia per hari ini bertambah 38.124 orang, per Jumat (9/7). Tambahan tersebut membuat total kasus Virus Corona di Indonesia mencapai 2.455.912 orang. “[Bertambah] 38.124, [total] 2.455.912,” Dikutip dari data Satgas Covid-19, Jumat (9/7).  Per hari ini juga dilaporkan sebanyak 871 meninggal dunia, membuat total angka kematian mencapai 64.631 jiwa. Dari peryataan data covid-19 tersebut, berita politik terbaru hari ini menjelasakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para pemimpin pemerintahan daerah jujur soal kondisi kasus penularan Covid-19 di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyajikan data Covid-19 secara terbuka, berkala, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

 “Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/7). Selain itu, Puan meminta pemerintah daerah memetakan target dan kemampuan vaksinasi per bulan. Menurutnya, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain-lain. “Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” ujar dia yang juga politikus PDIP tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

 Menurutnya, RAPBD yang yang disusun harus mendukung kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dan menghilangkan hal yang tidak prioritas. “Harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Ketua DPP PDIP tersebut.Dalam keterangan terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia masuk dalam fase eksponensial atau bisa dibilang penambahan kasus luar biasa secara terus menerus. Oleh karena itu, kata dia, banyak negara luar yang mencoba memberi bantuan kepada Indonesia demi menghadapi badaiCovid-19 yang terus terjadi di nusantara. Saat ini pun kata dia beberapa negara sudah bersiap menawarkan bantuan untuk Indonesia, salah satunya tabung oksigen. “Ketika Indonesia sekarang sedang mengalami eksponensial beberapa negara juga sudah menawarkan dan akan beri bantuan,” kata Mahfud dalam keterangan video, Jumat. Indonesia kata dia memang kerap menerima bantuan negara lain saat menghadapi bencana, tak hanya saat badai Covid-19 terjadi saat ini. “Dulu waktu Indonesia menghadapi banyak masalah seperti tsunami di Aceh, beberapa negara langsung mendirikan posko di Aceh,” kata dia. Dalam hubungan internasional, saling membantu antara negara adalah hal lumrah. Tak hanya menerima bantuan, Indonesia juga sebaliknya kerap memberi bantuan ke negara lain. Dia juga meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menolak untuk mendapat jatah suntikan vaksin Covid-19.

Baca Juga  Apa Pemicu Tubuh Menggigil Seketika?

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close